GMNI Selayar Soroti Temuan BPK Soal Perjalanan Dinas Fiktif dan Ganda Senilai Ratusan Juta Rupiah, Desak Pengembalian Penuh ke Kas Daerah

 


BENTENG, KEPULAUAN SELAYAR – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Kepulauan Selayar menyoroti tajam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait realisasi belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah.


Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 38.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026, ditemukan praktik pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) serta perjalanan dinas ganda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Ketua Umum DPC GMNI Kepulauan Selayar, Rere Saputra, S.H., menegaskan bahwa temuan ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama di tengah kebutuhan masyarakat daerah terhadap efisiensi anggaran publik.


"Dari hasil audit BPK, terungkap fakta bahwa terdapat 123 dokumen pembayaran perjalanan dinas pada dua SKPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Sekretariat Daerah (Setda), dengan total nilai mencapai Rp252.346.486,00 yang ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh pegawai bersangkutan," ujar Rere dalam keterangan tertulisnya.


Rere merinci, meskipun sebagian dana telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp205.122.326,00, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas fiktif sebesar Rp47.224.160,00 yang belum disetor kembali—terdiri dari Rp14.187.500,00 pada DPUTR (6 perjalanan) dan Rp33.036.660,00 pada Sekretariat Daerah (28 perjalanan).


Selain perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, GMNI Selayar juga menyoroti temuan perjalanan dinas ganda pada Sekretariat Daerah dengan tanggal pelaksanaan yang bertabrakan. "BPK mencatat ada kelebihan bayar perjalanan dinas ganda senilai Rp19.062.200,00 akibat pembayaran uang harian dan penginapan lebih dari satu kegiatan di hari yang sama. Hingga pemeriksaan berakhir, masih tersisa Rp5.311.200,00 dari 9 kegiatan di Sekretariat Daerah yang belum dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.


Secara keseluruhan, masih terdapat sisa kerugian atas belanja perjalanan dinas yang belum tertagih sebesar Rp52.535.360,00 (gabungan Rp47.224.160,00 dan Rp5.311.200,00). Menurut Rere, kondisi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 141 ayat (1) yang mewajibkan setiap pengeluaran didukung bukti lengkap dan sah, serta lemahnya fungsi verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).


Atas temuan tersebut, DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan beberapa tuntutan sikap:

1. Mendesak Bupati Kepulauan Selayar untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala DPUTR dan Sekretaris Daerah menarik seluruh sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp52.535.360,00 guna disetorkan ke Kas Daerah secara transparan.


2. Menuntut Revisi Peraturan Bupati terkait perjalanan dinas agar memperketat syarat pertanggungjawaban termasuk kewajiban melampirkan bukti lokasi riil keberadaan pegawai di tempat tujuan serta larangan penerbitan SPPD ganda pada hari yang sama.


3. Meminta Inspektorat Daerah melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi administratif kepada oknum aparatur maupun pejabat verifikator yang terbukti lalai atau sengaja meloloskan pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif.


4. Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turut mengawal penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK ini apabila batas waktu pengembalian kerugian daerah tidak dipatuhi.


"Uang rakyat tidak boleh habis untuk membiayai perjalanan dinas yang tidak pernah ada. GMNI Selayar akan terus mengawal proses pengembalian dana ini hingga tuntas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif di Bumi Tanadoang," tutup Rere Saputra, S.H.Dirman Mile(melaporkan)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama