DPRD Wajo Desak Bupati Bentuk Satgas Tertibkan Rumah Karaoke Bermasalah
DPRD Wajo Semprot Pemkab: Rumah Karaoke Tak Terkendali, Bentuk Satgas atau Wajo Jadi Kota Bebas Hiburan Liar!
Polemik rumah bernyanyi di Kabupaten Wajo semakin memanas. Sorotan tajam kini datang langsung dari DPRD Wajo yang menilai pemerintah daerah gagal mengendalikan maraknya rumah karaoke yang dianggap meresahkan warga dan berpotensi melanggar norma serta kearifan lokal.
Anggota Komisi I DPRD Wajo, H. Mustafa, SH., M.Si., angkat bicara dengan nada keras. Ia mendesak Bupati Wajo segera mengambil langkah serius dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Rumah Bernyanyi yang melibatkan lintas sektor dan aparat penegak hukum.
“Kalau tidak segera dibentuk Satgas, Wajo bisa-bisa jadi kota hiburan liar. Jangan biarkan rumah karaoke beroperasi seenaknya tanpa pengawasan. Ini bukan hanya soal suara bising, tapi soal moral dan keamanan!” tegas Mustafa
Menurutnya, aturan lama yang mengatur penertiban sudah tak relevan dan terlalu lemah menghadapi situasi sekarang.
Tujuh OPD dan Kepolisian Harus Terlibat!
Mustafa mengusulkan Satgas ini melibatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat kepolisian, bukan hanya sekadar Satpol PP. Di antaranya:
Dinas Kesehatan untuk pengawasan sanitasi dan kesehatan para pekerja karaoke.
Dinas Sosial guna mencegah eksploitasi perempuan dan anak.
Dinas PTSP agar perizinan tak bisa dimanipulasi.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk kontrol perdagangan makanan/minuman.
Disporapar sebagai pemegang kewenangan sektor hiburan dan wisata.
Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda.
Korwas Kepolisian untuk membasmi praktik prostitusi, narkoba, dan perjudian terselubung.
“Penertiban tidak boleh bersifat insidentil atau asal-asalan. Harus terstruktur, jelas, dan tidak bisa dijadikan alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Wajo Butuh Ketegasan
Desakan dari DPRD ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Wajo. Apakah Bupati akan bersikap tegas atau justru membiarkan polemik ini terus berlarut dan menggerus kepercayaan publik?
“Ini soal keberanian. Jangan sampai masyarakat berpikir pemerintah bermain mata dengan pengusaha hiburan malam,” tutup Mustafa
Posting Komentar