GMNI Selayar Bongkar Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Honorarium Rp2,54 Miliar, Desak Penyetoran Kembali ke Kas Daerah

 


BENTENG, KEPULAUAN SELAYAR – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Kepulauan Selayar menyoroti keras temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait realisasi belanja honorarium Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai menabrak aturan pemerintah pusat dan mengakibatkan kelebihan pembayaran mencapai miliaran rupiah.


Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 38.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026, total kelebihan pembayaran honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebesar Rp2.547.650.500,00.


Ketua Umum DPC GMNI Kepulauan Selayar, Rere Saputra, S.H., menilai pemborosan anggaran ini terjadi akibat pengabaian hierarki peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengawasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun pimpinan SKPD terkait.


"Angka Rp2,54 miliar bukanlah nilai yang kecil bagi keuangan daerah kita. BPK secara jelas mengungkap bahwa Pemkab Kepulauan Selayar membayarkan berbagai honorarium yang tidak memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 maupun Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)," tegas Rere dalam keterangan persnya.


Rere membeberkan sejumlah rincian penyimpangan honorarium yang terungkap dalam laporan audit BPK tersebut:

1. Honorarium Pengelola Keuangan (PPKD) dan PPK Tanpa Dasar Hukum: Terdapat pembayaran honorarium PPKD pada BPKPD sebesar Rp2.117.827.000,00 kepada jabatan-jabatan yang tidak diatur dalam Perpres SHSR (seperti Koordinator PKD, Kuasa BUD, serta Pembantu PPKD/BUD). Selain itu, dibayarkan pula honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada pihak selain kepala dinas sebesar Rp171.240.000,00, serta kelebihan bayar honorarium Pengguna Anggaran (PA) di Sekretariat Daerah sebesar Rp3.520.000,00.


2. Honorarium Penyuluhan dan UKPBJ Salah Sasaran: Terjadi pembayaran honorarium penyuluhan dan pendampingan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 4 SKPD (Disdikpora, Dinkes, DPUTR, dan DP3AP2KB) senilai Rp81.440.000,00, padahal aturan menegaskan honor tersebut dikecualikan bagi ASN. Di sisi lain, honorarium perangkat UKPBJ pada Sekretariat Daerah sebesar Rp32.062.500,00 justru dibayarkan kepada pegawai Non-ASN, yang semestinya hanya diperuntukkan bagi ASN.


3. Honorarium Panitia dan Pembawa Acara Fiktif/Melebihi Standar: Ditemukan kelebihan bayar honorarium panitia seleksi Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perumda Tirta Tanadoang sebesar Rp7.250.000,00 karena disamakan dengan honor narasumber. Bahkan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, ditemukan pembayaran honorarium pembawa acara senilai Rp6.650.000,00 yang faktanya dibayarkan kepada peserta biasa yang hanya mengikuti acara.


4. Kelebihan Batas Maksimal Honorarium PBJ: Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan dan Pokja Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah melampaui batas maksimal Rp44 juta per orang per tahun sesuai Perpres 72 Tahun 2025, sehingga menimbulkan kelebihan bayar sebesar Rp127.658.000,00.


Menurut Rere, dalih bahwa pemberian honorarium tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan tidak dapat dibenarkan secara hukum. "Merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Presiden jelas lebih tinggi daripada Peraturan Bupati. Peraturan daerah di bawahnya tidak boleh bertentangan dan menciptakan celah pemborosan APBD," ujarnya.


Atas temuan krusial ini, DPC GMNI Kepulauan Selayar menyatakan sikap dan mendesak langkah-langkah tegas:

1. Mendesak Bupati Kepulauan Selayar untuk segera memerintahkan seluruh Kepala SKPD terkait menarik dan menyetorkan kembali seluruh kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2.547.650.500,00 ke Kas Daerah sesuai rekomendasi BPK.


2. Menuntut Revisi Total Perbup Standar Harga Satuan (SHS) agar sepenuhnya selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang SHSR, sehingga tidak ada lagi celah pencairan honorarium ilegal.


3. Mengevaluasi Kinerja Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta PPK-SKPD yang dinilai lalai memverifikasi kesesuaian jabatan, satuan biaya, dan batas maksimum honorarium dalam RKA-SKPD.


4. Mengajak Masyarakat dan Media untuk terus mengawasi tenggat waktu penyelesaian tindak lanjut LHP BPK ini agar uang rakyat benar-benar kembali ke kas daerah.


"Anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur masyarakat Selayar, bukan dibagi-bagikan melalui pos honorarium yang menyalahi aturan pusat. GMNI Selayar akan mengawal pengembalian Rp2,54 miliar ini sampai tuntas," pungkas Rere Saputra, S.H.Sudirman Dg.Mile(melaporkan)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama