Jurnalinti27inteljennews.com
MAKASSAR — Mahasiswa dari Lembaga Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah persoalan kebangsaan dan kehidupan demokrasi yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan ketimpangan agraria, pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, menguatnya pendekatan militeristik di ruang sipil, akses pendidikan, serta demokratisasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
Mereka menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, supremasi sipil, demokrasi, transparansi, serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Atas dasar tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:
Pertama, mewujudkan reforma agraria sejati. Mereka mendesak negara menjalankan redistribusi tanah secara berkeadilan, melindungi petani dan masyarakat adat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dalam konflik agraria.
Kedua, mengesahkan regulasi perampasan aset yang kuat dan transparan. Mahasiswa mendorong regulasi yang berpihak pada kepentingan publik, membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengaturan illicit enrichment, memperjelas mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), serta menjamin pengelolaan aset hasil perampasan secara transparan dan akuntabel.
Ketiga, menolak militerisme di ranah sipil. Mereka menyerukan penguatan supremasi sipil dan memastikan ruang publik serta lembaga pendidikan dan kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, berpendapat, berdiskusi, dan menyampaikan kritik.
Keempat, menggratiskan pendidikan dan menjamin hak rakyat. Negara didesak menjamin pendidikan yang gratis dan bermutu serta dapat diakses seluruh masyarakat hingga perguruan tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi.
Kelima, merevisi PMA terkait pemilihan rektor PTKIN dan mewujudkan demokrasi kampus.
Mahasiswa mendorong proses pemilihan rektor yang lebih transparan, demokratis, dan akuntabel, dengan menjamin partisipasi bermakna sivitas akademika serta mengurangi ruang intervensi kekuasaan dalam proses pemilihan rektor.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa demokrasi tidak semestinya hanya berlangsung dalam ruang kekuasaan, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat, dunia pendidikan, ruang publik, dan lingkungan kampus.
Dalam pernyataannya, mereka menyerukan kepada mahasiswa, masyarakat, buruh, petani, masyarakat adat, dan berbagai elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi demokrasi.
Pernyataan tersebut ditutup dengan seruan:
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat!
Hidup Demokrasi!
Posting Komentar